CIVIL SOCIETY, DEMOKRASI, DAN INTEGRASI

PENGANTAR

Tidak dapat dipungkiri pada masa sekarang ini, sistem demokrasi menjadi salah satu elemen terpenting untuk menyebut sebuah negara dalam kategori modern. Walaupun pada kenyataannya, konsep Demokrasi ini merupakan istilah yang ambigious (ambigu). Karena ke-amnbigu-annyalah dapat dipastikan bahwa demokrasi memiliki makna yang beragam dan tidak ada definisi yang tunggal.

Maka dari itu tidaklah mengherankan apabila semua Negara di dunia ini tidak mau dikatakan tidak demokrasi. Hal ini kemudian memunculkan istilah-istilah yang unik yang melekat di kata demokrasi seperti demokrasi rakyat di Republik Rakyat China, demokrasi pancasila di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi adalah hal yang salah apabila suatu Negara mengklaim bahwa Negaranya adalah Negara yang paling demokratis, dan dengan alasan tersebut membolehkan mereka menyerang negara yang dianggap tidak demokratis oleh mereka.

Dikarenakan patokan yang ambigu inilah yang membuat sekelompok orang dan negara dapat mengklaim diri mereka itu demokratis. Kendatipun demikian perlu diketahui bahwa sistem politik demokrasi bisa kuat apabila ditunjang oleh salah satunya adalah dengan adanya Civil Society yang kuat dan mandiri.

Apa itu Civil Society? Konsep Civil Society sama seperti halnya dengan Demokrasi memiliki definisi dan intepretasi yang beragam bahkan banyak istilah lain digunakan untuk memaknai Civil Society, misalnya masyarakat Madani, Masyarakat Sipil dan Sebagainya. Dahulu, Civil Society identik dengan konsep State, kemudian seiring berjalannya waktu wacana Civil Society berkembang menjadi salah satu penyeimbang sekaligus watchdog bagi pemerintah. Di Indonesia sendiri, wacana Civil Society sedang mengalami perintisan dan perkembangan, walaupun hal tersebut masih terdapat kekurangan disana-sini. Hal itu wajar karena menurut Muhammad A.S Hikam (2000) Civil Society bukanlah konsep yang ideal yang utopis, tetapi ia adalah realitas. Jadi, adalah hal yang lumrah apabila ada kritik-kritik di dalamnya.

Oleh karena itu dalam pembahasan kali ini, Kami Penulis berusaha untuk mencoba menjelaskan tentang “apa itu Civil Society?” Sejarahnya, Definisinya dan semuanya yang berkaitan dengan Civil Society secara general. Kemudian, Kami Penulis juga berusaha untuk melihat “bagaimana wacana Civil Society berkembang dalam masyarakat Indonesia?” dan juga jika bisa, kami Penulis Juga berusaha mengkaitkan relasi antara Civil Society, demokrasi, dan Integrasi di Indonesia.

SEBUAH WACANA CIVIL SOCIETY

1. Konsep Civil Society

A. Definisi Civil Society

Civil Society merupakan konsep yang digadang-gadang berawal dari dunia Barat. Secara terma/istilah saja Civil Society memiliki banyak istilah yang disamakan dengannya, sebut saja: ‘masyarakat madani’, ‘masyarakat sipil’, ‘masyarakat kewargaan’ dan lain-lain. Untuk mempermudah kita mengetahui beranekaragaman istilah Civil Society ini ada baiknya kita melihat dan mengacu pada gagasan yang dirumuskan oleh Dawam Rahardjo di bawah ini:

Asing	Indonesia
Koinonia Politike (Aristoteles)	Masyarakat Sipil (Mansour Fakih)
Civilis Societas (Cicero)	Masyarakat Warga (Soetandyo Wignyosubroto)
Comonitas Civilis Comonitas Politica Societe Civile (Tocquiville)	Masyarakat Kewargaan (Franz-Magnis Suseno dan M. Ryas Rasyid)
Burgerlishe Gesellschaft (Hegel)	Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, M. Dawam Rahardjo)
Civil Society Civitas Etat (Adam Ferguson)	Civil Society (tidak diterjemahkan M. AS. Hikam)

Tabel 1[1]

Dari beberapa Istilah di atas sebenarnya Civil Society sulit ditafsirkan sebagai sebuah konsep. Apalagi kebanyakan cendikiawan di dunia Timur memahami konsep Civil Society adalah sama dengan masyarakat madani. Jika Civil Society disamakan dengan Masyarakat Madani[2], maka Civil Society atau Masyarakat Madani menurut Anwar Ibrahim, sebagaimana dikutip Dawam Rahardjo, merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.[3]

Sepakat dengan Anwar Ibrahim, Dawam Rahardjo juga mengemukakan pendapatnya sendiri dengan mendefinisikan masyarakat madani atau Civil Society sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya, dalam masyarakat Madani, warga Negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara.[4]

Hampir sama dengan kedua cendikiawan sebelumnya, Azyumardi Azra menilai bahwa masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukkan masyarakat berkualitas dan bertamadun (civility). Sivilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Itu berarti, tidak ada satu pihak mana pun, termasuk pemerintah dan gerakan-gerakan pro-demokrasi, yang berhak memaksakan aspirasi dan kemauannya sendiri.[5] Demikian juga dengan Nurcholish Madjid yang menegaskan bahwa makna masyarakat Madani berakar dari kata ’Civility’ yang mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima pelbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial.[6]

Beda halnya dengan para Cendikiawan yang menganggap istilah Civil Society serupa dengan masyarakat madani, Muhammad A.S Hikam bersikukuh tetap menggunakan istilah Civil Society dan tidak berusaha mengubahnya. Menurutnya, istilah-istilah yang sudah ada, ternyata memang sudah dikembangkan dan pemahamannya berbeda dengan apa yang dipahami oleh Hikam. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua hal: Pertama, istilah seperti ’masyarakat madani’ itu cenderung telah dikooptasi oleh negara. Ia dipahami sebagai sebuah masyarakat ideal yang disponsori atau dibikin negara, sebagaimana kita pernah mendengar istilah ’masyarakat pancasila’. Kedua, istilah ’masyarakat madani’ itu secara khusus dipopulerkan oleh pemikir Islamis, sehingga wacana itu kemudian cenderung menjadi monopoli kalangan Islam.[7] Selain itu, menurut Hikam, istilah ’masyarakat madani’ itu mengambil dari kata ”madinah” yang artinya kota atau peradaban. Di sini terlihat jelas adanya bias, bahwa (seakan-akan) yang paling beradab itu masyarakat kota padahal di dalam teori Civil Society tidak ada bias semacam itu. Dalam Civil Society yang penting adalah kemandirian organisasi-organisasi, tanpa ada pembedaan kota atau desa. Bahkan, menurutnya, kalau kita jujur, di dalam konteks Indonesia, Civil Society itu bertumbuh di daerah pedesaan juga, yakni dalam organisasi-organisasi seperti pesantren, paguyuban lumbung desa, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu pada dasarnya merupakan embrio dari Civil Society.[8]

Sedangkan Chazan dalam Hadiwinata (2003) menyampaikan bahwa

”...civil society adalah kelompok-kelompok asosiasi yang bisa berfungsi sebagai pengerem kekuasaan negara (sehingga dengan sendirinya selalu berseberangan dengan negara), sebagai perantara yang budiman antara kepentingan negara dan aspirasi lokal, atau sebagai rangkaian kelembagaan sosial yang saling berinteraksi antar-sesamanya dalam suatu struktur formal yang bisa memfasilitasi atau menghambat tata kelola negara...”[9]

Sejarah dan Dimensi-Dimensi Pemikiran Civil Society

Konsep Civil Society mengalami perubahan pemahaman selama lebih dari dua abad terakhir. Namun Muhammad A.S. Hikam telah merumuskan bahwa konsep Civil Society telah digunakan dalam beberapa dimensi pengertian: 1) sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat, 2) sebagai sistem kenegaraan, 3) sebagai sebuah elemen ideologi kelas dominan, dan 4) sebagai kekuatan penyeimbang dari negara.[10]

1). Civil society Sebagai Visi Etis dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengertian Civil Society sebagai gagasan etis dipergunakan oleh para filsuf pencerahan. Salah satu proponennya adalah Adam Ferguson (1776), filsuf dari Skotlandia, yang memahami Civil Society sebagai ”sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat.” Ferguson menggunakan pemahaman ini untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme. Keduanya bertanggung jawab atas bertambah mencoloknya pembedaan antara yang publik dan yang privat. Munculnya ekonomi pasar, menurut Ferguson, melunturkan tanggungjawab publik dari warga karena dorongan pemuasan kepentingan pribadi. Dengan Civil Society, maka Ferguson berharap kembalinya semangat publik untuk menghalangi munculnya despotisme. Sebab dalam Civil Society itulah solidaritas sosial muncul yang diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi antar-warga secara alamiah.[11]

2). Civil Society Sebagai Sistem Kenegaraan

Civil Society sebagai kenegaraan muncul lebih awal, bahkan beberapa orang melacaknya sampai zaman Yunani kuno. Asal-muasalnya adalah apa yang disebut Aristoteles sebagai koinonia politike, sebuah komunitas politik dimana warga (citizens) terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Cicero menyebut komunitas itu dengan societas civilis, sebuah komunitas yang mendominasi komunitas-komunitas lain. Pemahaman civil society seperti ini berlaku sampai paruh kedua abad ke-18. Hobbes dan Locke menggunakan istilah civil society sebagai tahapan evolusi dari natural society, sehingga civil society adalah sama dengan negara. Pihak yang terakhir ini muncul karena masyarakat memerlukan sebuah entitas baru yang dapat meredam konflik sehingga warga masyarakat tidak saling menghancurkan (Hobbes) atau agar kebebasan dan hak miliknya terlindungi (Locke). Dua pandangan mengenai negara/civil society harus berkembang. Bagi Hobbes, negara/civil society harus memiliki kekuasaan absolut pada warga. Sementara itu, Locke menolak pandangan seperti itu karena pada hakekatnya warga memiliki hak penuh untuk mengabaikan negara/civil society jika ia gagal dalam menjamin kebebasan dan hak milik pihak pertama. Negara/civil society yang baik justru yang kecil dan hanya mengurusi masalah-masalah yang memang tidak bisa dilakukan warganegara. Tugas terpenting negara/civil society adalah memberikan perlindungan kepada warga dan hak-haknya agar mereka bisa mencapai kepentingannya secara penuh.[12]

Konsep Civil Society sebagai negara ini mengalami perubahan pada paruh akhir abad ke-18. para pemikir dan aktivis liberal seperti Tom Paine tidak puas dengan penyamaan civil society dengan negara sehingga menganggap perlu adanya pemisahan antara keduanya. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya karena keberadaannya hanyalah suatu keniscayaan yang buruk (necessary evil) belaka. Sementara civil society adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya. Dengan demikian, civil society harus lebih kuat dan mengontrol negara demi keperluannya[13]

3). Civil Society Sebagai Sebuah Elemen Ideologi Kelas Dominan

Kendati pemisahan antara negara dan civil society dipertahankan, tetapi gagasan bahwa pihak pertama berada dalam kontrol pihak terakhir ditolak oleh Hegel. Bagi filsuf Jerman ini, sebaliknyalah yang terjadi. Civil society, atau buergerliche gesellschaft, adalah sebuah lembaga sosial yang berada di antara keluarga dan negara, yang dipergunakan oleh warga sebagai ruang untuk mencapai pemuasan kepentingan individu dan kelompok. Ia tersusun dari elemen-elemen keluarga, korporasi/asosiasi, dan aparat administrasi/legal. Karena berada dalam posisi antara, maka civil society masih belum mampu melakukan kontrol dan mengatasi konflik internal melalui politik. Kemampuan politik itu hanya dimiliki oleh negara, sebagai entitas penjelmaan ide universal dan karena itu, posisinya secara logis mengatasi dan mengontrol civil society.[14]

Karl Marx mempergunakan konsepsi Hegel yang bersifat historis sosiologis kendatipun kemudian pemahaman yang digunakan Marx sangat berbeda. Sambil tetap mempertahankan konsep civil society sebagai buergerliche gesellschaft, Marx mereduksinya dalam konteks hubungan produksi kapitalis, sehingga civil society adalah kelas borjuis itu sendiri. Akibatnya, berbeda dengan Hegel, Marx menganggap civil society pun sebagai kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Hapusnya civil society (the withering away of civil society) jadinya merupakan tahapan yang harus ada bagi munculnya masyarakat tak berkelas.[15]

Sedikit berbeda dengan Marx yang determinisme ekonomi, Gramsci kendatipun seorang pemikir Marxist mencoba menggunakan cara pandang lain, yaitu dengan menempatkan civil society bukan sebagai elemen bebas material tetapi sebagai superstruktur. Civil society dalam pemikiran Gramsci adalah arena bagi penggelaran hegemoni di luar kekuatan negara yang disebut Gramsci sebagai political society. Melalui civil society itulah aparat hegemoni beroperasi mengembangkan hegemoni untuk menciptakan konsensus dalam masyarakat. Dengan demikian, civil society dalam pengertian Gramsci merupakan momen “moral” dari kekuatan dominan, sementara negara merupakan momen ”politis-etis”nya. Kendati-pun begitu, Gramsci telah memberikan penafsiran yang berbeda mengenai civil society, tetapi Ia tak mempertentangkannya dengan negara. Gramsci hanya memberikan penafsiran terhadap civil society dari sisi ideologis (superstruktur) yang berbeda dengan Marx yang melihatnya dari relasi produksi (basis material). Karena itu, konsep Gramsci sebenarnya lebih dinamis, karena dalam momen hegemoni tersebut selalu terbuka kemungkinan counter-hegemoni dari kekuatan di luar negara. Gramsci menyebut adanya ”keesadaran berlawanan” (contradictory consciousness) dalam setiap momen hegemoni yang membuka peluang bagi perlawanan atasnya.[16]

4). Civil Society Sebagai Sebuah Kekuatan Penyeimbang Negara

Alex de Tocquiville mengembangkan konsep civil society sebagai sebuah kekuatan penyeimbang negara berdasarkan pengalamannya di Amerika Serikat. Menurut Tocquiville posisi civil society tidak apriori subordinatif terhadap negara. Civil society memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara. Tocquiville menekankan adanya dimensi kultural yang membuat civil society dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang, yakni keterikatan dan semangat kepatuhan terhadap norma-norma dan nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Tocquiville tidaklah menganggap hubungan antara politik dan civil society sebagai sesuatu yang asing karena saling memerlukan. Hubungan keduanya bersifat resiprokal (timbal-balik, red), karena pada hakekatnya civil society merupakan sumber input bagi proses-proses politik, dan politiklah yang membuat civil society tidak hanya berorientasi kepada kepentingan sendiri tetapi sensitif terhadap kepentingan publik.[17]

Dalam wacana civil society mutakhir, menurut A.S. Hikam, konsepsi Tocquevillian dan Gramscian merupakan rujukan utama aktivis dan pakar. Selain kedua sumber tersebut, menurut A.S. Hikam, wacana mutakhir civil society diperkaya oleh berbagai pemikiran politik dari tokoh-tokoh seperti Hannah Arendt dan Juergen Habermas tentang ruang publik bebas (the free public sphere) dan kewarganegaraan (citizenship). atau Charles Taylor dan Daniel Bell tentang pluralisme dan peran komunitas-komunitas kecil dalam pertumbuhan civil society di Amerika Serikat, atau dari kalangan pemikir Feminis yang mengkritik civil society, khususnya terhadap pemahaman mengenai pembagian antara publik dan privat yang mengandung prasangka gender.[18]

Penjelasan di atas sebenarnya sudah menyinggung sejarah Konsep civil society yang lahir di Barat dan untuk lebih mudah mengetahui perjalanan dan perkembangan pemikiran civil society maka kita lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2: Perkembangan Konsep Civil Society[19]

Aristoteles (394-322 SM) Masyarakat warga Hidup di kota Masyarakat politik	Thomas Hobbes (1588-1831) Membedakan antara civil society dan state of nature State of nature: war of every man against every man (homo homini lupus) Civil society adalah warga yang melakukan social contract dan membentuk kedaulatan yang wajib ditaati dan melindungi hak mereka	G.W.F. Hegel (1770-1831 M) Membedakan civil society dengan state Civil society dibentuk oleh system of needs yang dioperasikan dalam sistem produksi dan pertukaran State adalah the civil sphere of public institution Civil society memburu kepentingan pribadi, serakah, boros, kurang hangat, tidak kohesif Civil society adalah Burgerlishe Gesellschaft	Antonio Gramsci (1891-1937 M) Civil society bukan hanya economic sphere Civil society tidak hanya mendukung atau menolak Negara atau ideology dan kepentingan borjuis Civil society punya ekonomi dan kepentingan sendiri berhadapan dengan negara sebagai predominant by coersive apparatus
Cicero (106-43 SM) Masyarakat kota Masyarakat beradab Masyarakat Hukum	John Locke (1632-1704 M) Membedakan antara civil society dengan political society dan state of nature Civil society adalah economic society dengan ciri	Karl Marx (1818-1883 M) Mengukuhkan reduksi civil society menjadi dimensi ekonomi Percaya pada withering away of the state, menjadi masyarakat tanpa Negara dan tanpa kelas Negara adalah komite penyelenggara kepentingan kelas borjuis	Wuthow (1989 ) dari Tocquiville (1805-1859 M) Model tiga sektor; sektor negara, pasar, volunter. Ciri civil society: voluntary, self-genarting, self-supporting independent from the state, law abiding citizen
Thomas Aquina (1226-1274 M) Comunitas civilis Comonitas politica Conterminous with the state	Thomas Paine (1737-1803 M) Supermacy of civil society State is a necessary evil

Karakteristik Civil Society

Menurut A. S Hikam (2000), ciri utama dari civil society adalah ‘keswadayaan’ dan ‘kesukarelaan’. ‘kesewasembadaan’, ‘keterbukaan’, serta ‘ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Ia juga mengatakan bahwa faktor-faktor itulah yang menjadikan civil society sebagai motor proses demokratisasi, karena semua itu merupakan hak-hak dasar manusia.[20]

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa ada beberapa cendikiawan yang menyamakan civil society dengan istilah masyarakat Madani. Oleh karena itulah Kami juga memasukan karakteristik dari masyarakat Madani seperti yang dilakukan A. Ubaedillah, dkk (2006) yang telah merumuskan beberapa unsur pokok yang harus dimiliki masyarakat madani yaitu: wilayah publik yang bebas (free public sphere), demokrasi, toleransi, kemajemukan (pluralism), dan keadilan sosial (social justice).[21]

Fungsi Civil Society

A.S Hikam (2000) menyatakan bahwa fungsi civil society bisa dilihat dari civil society sebagai alat dan tujuan. Ia menjelaskan bahwa civil society sebagai alat berfungsi sebagai landasan sosial untuk melakukan checks and balances. Sedangkan, civil society sebagai tujuan, berfungsi agar masyarakat tetap bisa mengawasi konflik-konflik sosial secara damai dan institusional. Kondisi itu akan tercipta kalau menurut Hikam (2000), masyarakatnya adalah masyarakat civil society dan bukan masyarakat yang pasif. Sebab inti dari civil society adalah partisipasi aktif. Sama halnya dengan demokrasi, ia dapat berfungsi sebagai prosedur bisa juga substansi.[22]

Civil Society di Indonesia

Muhammad A.S. Hikam (2000) menggunakan pemahaman Tocquevellian untuk menjelaskan civil society di Indonesia. Civil society di Indonesia mengalami masa pertumbuhannya ketika terjadi proses formasi sosial baru dalam masyarakat kolonial menyusul diperkenalkannya sistem ekonomi kapitalis dan birokrasi modern. Tentu saja embrio dari civil society telah ada sebelumnya, yaitu keberadaan lembaga-lembaga masyarakat yang kurang lebih bersifat mandiri, seperti lembaga pendidikan pesantren, misalnya. Namun demikian, perkembangan civil society yang memiliki kemampuan mengambil jarak terhadap negara dan mencoba melakukan fungsi dan peran penyeimbang baru terjadi pada awal abad ke dua puluh, manakala organisasi-organisasi kemasyarakatan modern terbentuk. Kelas menengah baru, khususnya dari kalangan pribumi, yang kemudian menjadi motor gerakan-gerakan sosial yang menawarkan alternatif terhadap sistem sosial dan politik kolonial dapat disebut sebagai aktor utama civil society modern di negeri ini dalam pengertian yang sebenarnya.[23]

Namun demikian, sejarah sosial dan politik di Indonesia tidaklah sama dengan di Barat, di mana setelah terjadi revolusi industri dan masa pencerahan, civil society benar-benar tumbuh sebagai sebuah kekuatan riil yang mampu mengimbangi kekuatan negara. Sebaliknya, di Indonesia, civil society seolah-olah tidak pernah beranjak dari tahapan awal atau bahkan embrionik. Kapitalisme yang berkembang tidak hanya terdistorsi, tetapi juga menghalangi tumbuhnya kelas borjuis di kalangan pribumi. Formasi sosial yang kondusif bagi sebuah civil society yang dewasa tidak terjadi, kendatipun telah diupayakan setelah kemerdekaan dicapai, khususnya pada masa Demokrasi Parlementer tahun 50-an. Pada tataran kultural, walaupun telah dibuat landasan-landasan baru bagi sebuah tatanan sosial dan politik modern oleh para pendiri bangsa, tetapi dalam praktiknya hegemoni kultur politik feodal masih kuat. Primordialisme dan sektarianisme politik tetap menjadi wacana dan praksis sosial politik yang pada gilirannya memperlemah fondasi civil society itu sendiri.[24]

Formasi sosial yang seperti itu semakin diperburuk lagi manakala gagasan negara kuat dianut dalam sistem politik Indonesia semenjak periode Demokrasi Terpimpin dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Orde Baru selama lebih dari tiga dasawarsa. Walaupun sistem ekonomi kapitalis kembali diterapkan dan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang lebih mendasar, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak dalam memperkuat landasan bagi sebuah civil society yang kuat. Yang terjadi adalah civil society yang didasari oleh kondisi sosial yang penuh paradoks. Di satu pihak, kelas menengah memang berkembang, tetapi ia adalah kelas menengah yang rentan terhadap pengaruh negara dan di lain pihak, organisasi sosial semakin berkembang dalam hal kuantitas, tetapi kualitasnya masih tetap memprihatinkan. Banyak di antara organisasi sosial dan kelompok kepentingan yang tergantung kepada negara atau masih belum mampu mentransendir diri dari kecenderungan partikularisme dan bahkan sektarianisme. Termasuk dalam kategori ormas adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang sejatinya merupakan salah satu tulang punggung utama civil society.[25] Hal ini juga diamini oleh Dawam Rahardjo (1999) yang melihat bahwa dewasa ini pengertian civil society makin didekatkan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Padahal, sebelumnya, civil society lebih dekat kepada masyarakat borjuis atau masyarakat ekonomi. Tentu benar, bahwa lembaga-lembaga swadaya masyarakat tersebut kerap kali bersumber dan dibentuk oleh masyarakat borjuis. Tetapi lama-kelamaan, lembaga-lembaga tersebut semakin independen dari kekuatan perusahaan.[26]

Tak pelak lagi, kondisi yang seperti itu berpengaruh besar terhadap upaya pemberdayaan civil society di Indonesia. Apalagi jika keberadaan sebuah civil society yang kuat diandaikan sebagai salah satu prasyarat terpenting bagi kehidupan yang lebih demokratis. Orientasi negara kuat yang dipilih oleh Orde Baru, terlepas dari keunggulannya dalam menopang proses pembangunan ekonomi terbukti telah ”membonsai” kehidupan demokratis. Depolitisasi massa lapis bawah, korporatisasi negara terhadap organisasi sosial dan politik, monopoli kekuasaan pada lembaga eksekutif, personalisasi kekuasaan, dan lemahnya lembaga legislatif dan judikatif sebagai pengontrol kekuasaan, semuanya bermuara ke satu arah: proses pelemahan posisi tawar menawar politik rakyat vis-a-vis negara. Bukan itu saja. Kondisi yang seperti itu telah menyuburkan lahan bagi maraknya pemakaian identitas primordial dalam permainan politik, khususnya dalam rangka memperoleh akses politik di tingkat elite. Hal ini disebabkan oleh politik kooptasi yang dijalankan melalui jalur elite kepemimpinan dalam masyarakat. Akibatnya, terdapat kecenderungan tergusurnya kemandirian kelompok strategis dan mudahnya dilakukan politik divide and rule terhadap kelompok yang dianggap punya potensi menantang dominisi negara.[27]

Hal yang lebih memprihatinkan lagi, dalam konteks perkembangan civil society adalah pada tataran kultural. Dimensi kultural yang berkaitan dengan prinsip-prinsip egalitarianisme, demokrasi, jaminan hak-hak besar, menjadi pengikat utama civil society yang pluralistik sifatnya itu. Tanpa adanya landasan prinsip tersebut walaupun civil society ada secara fisik tetapi tak memiliki daya. Sebab civil society juga demikian tak akan mampu melakukan refleksi yang akan memungkinkan proses pengambilan jarak terhadap partikularisme sehingga dapat tercipta titik-titik temu diantara mereka. Padahal dalam masyarakat yang sangat plural dan heterogen seperti Indonesia kemampuan menemukan titik-titik persamaan itulah yang justru sangat diperlukan sehingga civil society dapat mengembangkan dirinya sebagai sumber input bagi penciptaan demokrasi. Sebagaimana yang kita saksikan akhir-akhir ini, sementara kelompok dalam civil society di negara ini malahan menjadi alat kepentingan negara dan menggunakan wacana sektarian dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan politiknya.[28]

Relasi Demokrasi, Civil Society dan Integrasi

Para Pakar seperti Cohen, Arato maupun Putnam, berpendapat bahwa civil society yang solid dan dinamis (dense and vibrant civil society) akan merupakan pilar utama bagi proses demokrasi. Namun demikian, tidak selalu suatu syarat perlu (necessary condition) dengan sendirinya menjadi syarat cukup (sufficient condition). Tornquinst (2002) berpendapat bahwa keberadaan civil society yang mandiri tidak secara otomatis menjamin dan bisa menjelaskan terjadinya proses demokratisasi di suatu negara. Bagi Tornquist, munculnya demokrasi acap lebih bisa dijelaskan sebagai akibat dari konfllik-konflik sosial-ekonomi berbasis kelas maupun konflik politik untuk mengubah alokasi sumberdaya. Schmitter juga melihat bahwa civil society yang kuat namun tersegmentasi secara eksklusif berdasarkan perbedaan budaya, etnik, dan bahasa bisa menghambat konsolidasi demokrasi (Pridham, 2000).[29] Serupa dengan Tornquist, menurut Hikam (2000), kendatipun civil society sangat penting, namun ia bukanlah satu-satunya prasyarat dalam rangka proses menuju terciptanya masyarakat yang demokratis dan sejahtera.[30]

Kutipan yang diambil dari kerja riset DEMOS di atas menunjukkan bahwa di Indonesia, seperti halnya di banyak negara berkembang lainnya, civil society acap dinilai gagal menjadi aktor utama yang menentukan proses demokratisasi. Tornquist (2002) saat menilai peran kelompok-kelompok civil society dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru menyimpulkan bahwa ‘grassroots activits foster but limit democratisation (while) intermediary cause-oriented groups serve but do not anchor democraty’. Menurut Tornquist, terdapat kaitan yang lepas antara kerja-kerja pemberdayaan warga di tingkat akar rumput (yang gagal membangun keterhubungan dengan struktur politik di tingkat yang lebih makro), dengan kerja-kerja kelompok ornop yang membangun jejaring kerja bagi demokrasi di antara beragam kelompok civil society (namun gagal membangun ikatan dengan warga di atas akar rumput). Terputusnya mata rantai aktivisme serta terisolirnya civil society dari ruang politik menyebabkan mereka tidak mampu melepaskan diri dari warisan ‘politik massa mengambang’ serta tidak kuasa membuka jalan bagi politik demokrasi baru yang lebih strategis ketimbang sekadar menjadi kelompok lobby maupun kelompok penekan (DEMOS, 2005).[31]

Dalam kaitannya dengan konteks Indonesia menurut A.S Hikam (2000) dibutuhkan perumusan platfrom bersama untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian aktor-aktor dalam menciptakan pengintegrasian civil society di Indonesia sebagaimana pengalaman dari Eropa Timur. Menurutnya, sifat perjuangan demokratisasi di Indonesia tampaknya kurang atau belum terlalu serius memperhatikan hal ini sehingga mereka cenderung untuk melakukan perjuangan sendiri-sendiri dengan landasan pemahaman dan visi demokrasi yang mereka yakini. Akibatnya, sifat perjuangan demokratisasi di Indonesia menjaid bersifat sporadis dan tak terorganisasi (disorganized) dan karenanya mudah untuk dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan yang menentangnya, khususnya negara. Selain itu, kaum pro-demokrasi di Indonesia juga mudah sekali untuk terpancing oleh perkembangan-perkembangan sesaat sehingga terkesan tidak memiliki endurance yang tinggi serta hanya bersifat “hangat-hangat tahi ayam”. Jadi untuk menyatukan civil society A.S Hikam mengajukan sebuah gagasan yaitu gagasan politik kewarganegaraan aktif (active citizenship politics) yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dengan adanya landasan itu, maka kendati civil society di negeri ini bersifat pluralistik dan heterogen, tetapi tetap akan memiliki sebuah ikatan dan orientasi perjuangan yang sama.[32]

KESIMPULAN

Kendati konsep civil society berkembang di Barat, Para kaum cendikiawan di Indonesia juga mulai mencoba untuk menerapkan konsep ini di Indonesia. Oleh karena itu dikenallah istilah-istilah yang dianggap sama oleh para cendikiawan tersebut, sebut saja istilah yang paling popular yaitu ‘masyarakat madani’. Walaupun kemudian hal itu tidak disetujui oleh beberapa cendikiawan di Indonesia, salah satunya adalah Muhammad A.S. Hikam. Ia juga menggunakan pemikiran Tocquivellian dalam menjelaskan pemikiran civil society di Indonesia. Alex de Tocquiville mengembangkan konsep civil society sebagai sebuah kekuatan penyeimbang negara berdasarkan pengalamannya di Amerika Serikat. Menurut Tocquiville posisi civil society tidak apriori subordinatif terhadap negara. Civil society memiliki kekuatan politis yang dapat mengekang atau mengontrol kekuatan intervensionis negara.

Selain itu, civil society yang kuat dan mandiri dianggap menjadi syarat terciptanya proses demokratisasi di suatu negara. Selain itu, diperlukan juga platform bersama dalam mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan kelompok-kelompok civil society di Indonesia dan menurut Hikam, platform yang cocok diterapkan di Indonesia adalah partisipasi aktif warga negara yang berorientasi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A.S. Hikam, Muhammad. 1999. Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society. Jakarta: Erlangga.

Azra, Azyumardi. 1999. Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Rahardjo, M. Dawam. 1999. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES.

Triwibowo, Darmawan (ed). 2006. Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Ubaedillah, A, dkk. 2006. Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Asia Foundation.

[1] A. Ubaedillah dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Asia Foundation, 2006), hal. 240.

[2] Istilah Masyarakat Madani pertama kali dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia

[3] A. Ubaedillah dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani , hal. 240.

[4] Ibid, hal. 241.

[5] Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani, Gagasan, Fakta, dan Tantangan (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 7.

[6]A. Ubaedillah dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani , hal. 242.

[7] Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 77.

[8] Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, hal. 79.

[9] Darmawan Triwibowo (ed), Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hal. 2.

[10] Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society , hal. 114-115.

[11] Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society , hal. 115.

[12] Ibid, hal. 115-116.

[13] Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, hal. 116.

[14] Ibid, hal. 117.

[15] Ibid, hal. 117.

[16] Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, hal. 117-118.

[17] Ibid, hal. 118-119

[18] Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, hal. 119-120

[19] A. Ubaedillah dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, hal. 242-243

[20] Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, hal. 85.

[21] A. Ubaedillah, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, hal. 250.

[22] Muhammad A.S Hikam,, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society , hal. 87.

[23] Ibid, hal. 120-121.

[24] Muhammad A.S. Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society , hal 121.

[25] Ibid, hal 121-122.

[26] M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial (Jakarta: LP3ES, 1999), hal. 166.

[27] Muhammad A.S. Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, hal. 122-123

[28] Ibid, hal. 123.

[29] Darmawan Triwibowo (ed), Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi, hal. 3.

[30] Muhammad A.S. Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, hal. 112.

[31] Darmawan Triwibowo (ed), hal. 4.

[32] Muhammad A.S. Hikam, Islam, Demokratisasi & Pemberdayaan Civil Society, hal. 125-126.