Pendahuluan
Perburuhan
di Indonesia pun kini sadar akan kondisinya sekarang, seolah mereka masih
dijadikan budak namun secara modern dengan sistem outsourcing dan kesejahteraan
buruh yang jauh dari mapan. Seperti ramalan Marx mengenai buruh, pada waktunya
buruh akan sadar dan merebut alat produksi. Dalam masa kini bisa diartikan
bahwa mereka akan merebut kesejahteraan dari kaum kapitalis.
Kesadaran
kaum buruh ini muncul karena terdapat penindasan dalam arti pekerjaan. Mereka
bekerja tetapi tidak ada balasan yang setimpal dari hasil jerih payahnya
tersebut. Organisasi-organisasi buruh yang ada kini sepakat untuk menuntut agar
sistem yang tidak berpihak pada buruh ini dapat dihapuskan. Para buruh
beramai-ramai berdemo tetapi pihak perusahaan seolah melarang para buruh
menuntut kesejahteraan. Pihak perusahaan melarang mereka yang berdemo bahkan
mereka yang ikut berdemo bisa saja dicabut izin pekerjaannya (dipecat). Selain
itu, ketika para buruh berdemonstrasi mereka dihadapkan pada preman untuk
bentrok dengan para buruh. Usaha inilah
yang membuat para buruh sedikit tak berdaya.
Pemerintah
yang juga mempunyai andil penting dalam masalah ini pun seperti tidak berdaya.
Seharusnya pemerintah bisa mengatur segalanya tentu saja menguntungkan segala
pihak. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah soal perburuhan nampaknya
belum mampu mengatasi masalah ini.
Pemerintah
seakan ditekan dari dua arah, pihak buruh dan dari pihak perusahaan. Pihak
buruh yang akan terus selalu berdemo jika tidak ada kejelasan terhadap tuntutan
utamanya yaitu sistem outsourcing ini akan bisa menimbulkan kerugian tersendiri
bagi stabilitas investasi Negara dan tidak berjalannya sistem produksi. Jelas dengan
itu roda perekonomian Negara menjadi tidak baik ketika aksi protes dari buruh
tidak mereda dan belum bersedia untuk bekerja kembali.
Kemudian
dari pihak perusahaan, ketika pemerintah mengikuti pihak buruh untuk
tuntutannya, maka pihak buruh juga terkena PHK karena sistem outsourcing
dihapus. Dan perusahaan hanya akan mempekerjakan produksinya dengan sedikit
orang. Dari spekulasi ini pemerintah beranggapan bahwa tingkat pengangguran
akan tinggi. Selain itu pihak perusahaan asing juga akan mencabut produksinya
di Indonesia akan menimbulkan kerugian tersendiri untuk Negara.
Gerakan
Sosial Buruh Upaya Menuntut Pengahapusan Sistem Outsourcing Di Jakarta
Maraknya isu terkait sistem outsourcing yang
merugikan kaum buruh kini mulai mencuat kembali. Memang ini bukan pertama
kalinya para buruh menyeru aspirasinya tetapi dalam aksinya yang diikuti oleh
puluhan ribu kaum buruh yang berkumpul di Jakarta dapat menimbulkan efek buruk
bagi infrastruktur lainnya.
Seperti yang dilansir oleh tribun news tanggal 17
juli 2012 bahwa 50.000 lebih pekerja/buruh yang
tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia(KSPI) berdemo di Bundara HI menuju tiga tempat,
yaitu: Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Istana presiden dan
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut
Koordinator Lapangan KSPI wilayah Jakarta Dadang Jayadi, aksi damai ini sebagai
respon awal atas sikap Menteru Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin
Iskandar, yang memaksakan untuk menertibkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Pemenakertrans) baru tenteng komponen dan pelaksanaan tahapan
pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Dadang
menambahkan inti dari aksi damai ini adalah gerakan HOSTUM (hapus outsourcing
dan tolak upah murah). "Aksi ini merupakan penolakan atas permen 17 tahun
2005 yang sangat merugikan kaum pekerja/buruh di seluruh Indonesia,"
ujar Dadang Peraturan Menakertrans tentang KHL sangat merugikan
kaum pekerja dan buruh, menurut Dadang, Penambahan jumlah jenis KHL yang semula
46 menjadi 60 masih sangat jauh dari harapan yang seharusnya jumlah jenis KHL
antara 80 - 100 Jenis KHL. "Dengan
dipaksakannya penerbitan Permenakertrans baru tersebut, maka secara nominal
pekerja akan tetap tidak bisa hidup layak dan terus berhutang, ini akal-akalan
pemerintah yang akan terus menjalankan Politik Upah Murah,"tandasnya.
Selain itu
dari media lain memberitakan bahwa Para
buruh yang akan berdemonstrasi di Jakarta, berasal dari berbagai perusahaan di
kawasan industri di Jababeka, Bekasi, Jawa Barat. Informasi yang dihimpun juga
menyebutkan, demonstrasi serupa juga terjadi di 15 provinsi dengan total buruh
pendemo berkisar 50-70 ribu orang. Di Jakarta, para buruh akan beraksi di
Bundaran Hotel Indonesia. Selanjutnya, dari sana akan melakukan long march ke
Istana Negara. Kantor Kemenakertrans juga akan menjadi pusat aksi demonstrasi
para buruh.
Gerakan sosial buruh pada saat itu memuncak ketika
sistem outsourcing ini banyak merugikan sehingga banyak masa yang berdatangan
untuk menuntut dihapuskannya sistem tersebut. Bagi mereka sistem ini menyandera
hak-hak pekerja yang seharusnya mendapatkan kelayakan dalam pekerjaan. Buruh merasa tidak bisa menerima keuntungan
dari proses produksi yang hanya dinikmati oleh para pemilik modal.
Dalam tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan : pertama,
mengapa demo buruh untuk menuntut dihapuskannya sistem outsourcing disebut
sebagai gerakan sosial? kedua, melihat
tujuan dari gerakan sosial kaum buruh tersebut untuk perubahan yang ingin
dicapai, ketiga strategi apa yang digunakan kaum buruh dalam gerakan sosial
yang dilakukannya untuk menghapuskan sistem outsourcing tersebut ? keempat,
bentuk gerakan sosial apakah yang digunakan dalam aksinya ? kelima, kemudian
indikasi kesuksesan atau kegagalan dalam gerakan sosial tersebut. Lalu yang
terakhir melihat seberapa besar dukungan masa dalam keikutsertaannya dalam
gerakan sosial tersebut.
Analisa Gerakan Sosial
Kaum Buruh
Demontrasi yang dilakukan oleh kaum buruh dalam
rangka penghapusan sistem outsourcing tersebut dapat dikatakan sebuah gerakan
sosial. Karena dalam sebuah gerakan dapat dikategorikan sebagai gerakan jika
mempunyai bebrapa prasyarat yaitu, (a) adanya tindakan kolektif, (b)
berorientasi pada perubahan (c) tingkat pengorganisasian (d) kesinambungan yang
bersifat temporar (e) ekstra institusi.
Dalam konteks demonstrasi tersebut terdapat tindakan
kolektif yang dilakukan oleh kaum buruh dari berbagai daerah yang berkumpul
satu titik di Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya. Selain itu juga terdapat
orientasi perubahan atau tujuan dari pencapaiannya tersenut yaitu penghapusan
sistem outsourcing. Kemudian dalam gerakan sosial tersebut terdapat tingkat
pengorganisasian yang jelas, sampai saja kaum buruh tersebut membuat aliansi
tersendiri yaitu HOSTUM (hapus outsourcing dan
tolak upah murah). Syarat selanjutnya dalam konteks gerakan buruh tersebut
yaitu kesinambungan yang temporar, maka kaum buruh akan berhenti pada titik
jika tuntuannya tersebut sudah tercapai. Dan yang terakhir gerakan ini berada
diluar institusi resmi buruh.
Kemudian strategi yang digunakan dalam
gerakan buruh tersebut berupaya dengan ancaman bahwa dengan membawa masa yang
banyak maka tuntutan mereka akan dipenuhi. Mereka menilai dengan masa yang
banyak bisa saja melumpuhkan beberapa sector seperti misalnya transportasi yang
berakibat kemacetan dan lainnya.
Gerakan sosial buruh pada
demonstrasi tersebut termasuk pada bentuk gerakan sosial revisionary social
movement, yaitu mencari atau mengupayakan perubahan parsial dalam tatanan yang
sudah ada tetapi tidak mengancam tatanan itu sendiri.
Bahwa dalam tuntutan kaum buruh mereka hanya menuntut kesejahteraan kaum buruh
saja dengan pengahapusan sistem outsourcing tersebut tetapi tidak merusak
tatanan kenegaraan yang bersifat makro.
Dalam gerakan sosial tersebut demonstrasi kaum buruh
tersebut didukung oleh jumlah masa yang besar guna menekan kebijakan yang
diinginkannya tersebut. Masa yang begitu banyak dikerahkan sebagai bentuk
keinginan yang kuat dari banyaknya buruh yang setuju dengan dihapuskannya
sistem outsourcing. Bahwa masa yang begitu besar menuntut keseriusan banyak
orang bahwa banyak orang yang dirugikan dengan adanya sistem itu.
Setelah berlarut-larut demonstrasi itu berlangsung
maka melihat realitasnya gerakan buruh terindikasi pada kegagalan. Masih saja
terjadi sistem outsourcing yang menjadi tujuan utama gerakan sosial kaum buruh
yaitu penghapusan kerja kontrak. Tidak menutup kemungkinan bahwa gerakan ini
akan terjadi lagi sampai tujuan untuk penghapusan sistem itu bisa dihapuskan.
Dari indikasi kegagalan tersebut maka dapat di analisis dengan teori gerakan
sosial mengapa gerakan sosial bisa mengalami keberhasilan ata kegagalan.
Indikasi keberhasilan dari sebuah gerakan sosial
tidak terlepas dari political opportunity structure, mekanisme dalam teori ini
menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam
struktur politik, yang dilihat sebagai kesempatan.
McAdam dan Tarrow menjabarkan mekanisme POS,
pertama, gerakan sosial muncul ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga
politik mengalami keterbukaan, kedua, ketika keseimbangan poitik belum tercerai
berai sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentuk, ketiga, ketika para
elit politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para
pelaku perubahan sebagai kesempatan. Keempat, ketika para pelaku perubahan
digandeng oleh para elite yang berada dalam sistem untuk melakukan perubahan.
Jelas saja ketika kita belum melihat bahwa gerakan
sosial buruh masih belum berhasil karena belum memenuhi keseluruhan dari
struktur kesempatan politik tersebut. Yang ada hanya penekanan dari bawah
tetapi dalam lingkup elit masih solid maka sulit untuk merealisasikan tujuan
tersebut. Jika gerakan buruh tersebut sudah memenuhi unsure struktur kesempatan
politik tesebut maka bisa saja tujuan mereka untuk menghapuskan sistem
outsourcing (kerja kontrak) itu bisa berhasil.
