Himpunan Mahasiswa Islam: Dalam Sorotan Kaderisasi

Oleh : M. Haiqal Arifianto

“biarpun kita sudah merdeka, sudah mempunyai negara nasional, peninggalan akibat dari penindasan dan pendidikan Belanda itu tidaklah akan hilang lenyap begitu saja, terutama orang-orang yang melulu mengecap pelajaran dan pendidikan di sekolah Belanda. Dan itu mungkin baru hilang dengan pendidikan yang teratur dan keinsyafan, bahwa Belanda tidaklah lebih tinggi derajatnya dari bangsa kita” (Lafran Pane)[1]

Pendahuluan

Sebagai ekspresi kegundahan, apa yang disampaikan Lafran Pane di atas merupakan penyerapan kritis dan mendalam terhadap kondisi realitas yang beliau hadapi saat itu. Kegundahan tersebut tidak berhenti sebagai gagasan ideal semata, melainkan beliau terjemahkan kedalam suatu wujud tindakan nyata yang kemudian melahirkan organisasi yang dikenal dikalangan mahasiswa dengan “Himpunan Mahasiswa Islam” (selanjutnya disingkat HMI). Ungkapan itu jelas merupakan hal yang penting bagi kita untuk mengetahui esensi di balik lahirnya organisasi mahasiswa islam tertua di Indonesia. Dengan mengetengahkan ungkapan di atas, tulisan ini berusaha untuk menerjemahkan kembali ungkapan di atas ke dalam satu zaman yang lebih spesifik, yakni HMI hari ini.

Belakangan persoalan di HMI bukan kian mereda, tetapi semakin banyak kritik dan persepsi negatif yang dilekatkan pada organisasi tersebut. Hal tersebut menandai bahwa kesenjangan antara harapan ideal dan kenyataan objektif semakin tak dapat terjembatani. Ambil satu hal yang paling banyak mendapat sorotan adalah proses “kaderisasi” di HMI.

CIVIL SOCIETY, DEMOKRASI, DAN INTEGRASI

PENGANTAR

            Tidak dapat dipungkiri pada masa sekarang ini, sistem demokrasi menjadi salah satu elemen terpenting untuk menyebut sebuah negara dalam kategori modern. Walaupun pada kenyataannya, konsep Demokrasi ini merupakan istilah yang ambigious (ambigu). Karena ke-amnbigu-annyalah dapat dipastikan bahwa demokrasi memiliki makna yang beragam dan tidak ada definisi yang tunggal.

           Maka dari itu tidaklah mengherankan apabila semua Negara di dunia ini tidak mau dikatakan tidak demokrasi. Hal ini kemudian memunculkan istilah-istilah yang unik yang melekat di kata demokrasi seperti demokrasi rakyat di Republik Rakyat China, demokrasi pancasila di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi adalah hal yang salah apabila suatu Negara mengklaim bahwa Negaranya adalah Negara yang paling demokratis, dan dengan alasan tersebut membolehkan mereka menyerang negara yang dianggap tidak demokratis oleh mereka.

Strategi Transparency International Indonesia (TII) dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Oleh: M. Haiqal Arifianto

ABSTRAKSI

Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Transparency International Indonesia (TII) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi yang digunakan oleh TII dalam ikut serta memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposif. Subjek penelitian sebanyak lima belas informan terdiri dari staff (board) TII, anggota (volunteer) TII, dan masyarakat umum. Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan strategi gerakan sosial (resource mobilization) terkait teori rekrutmen David Snow. Teori rekrutmen Snow digunakan untuk menjelaskan cara yang dilakukan oleh TII dalam mengajak partisipan